Uni Eropa Undang Abbas Lakukan Pembicaraan
COMES: Uni Eropa menyampaikan undangan buat Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk melakukan pembicaraan di New York minggu depan di sela-sela pertemuan Majlis Umum PBB, setelah Abbas memutuskan mendukung pemerintahan persatuan Palestina yang akan dibentuk dalam waktu dekat ini.
Seperti dilansir kantor berita aljazeera, menyusul pertemuan Uni Eropa di Brusel, kemarin, para peserta pertemuan mengeluarkan penyataan yang menyambut baik pernyataan Presiden Abbas menyetujui pembentukan pemerintahan pesatuan. Mereka mengungkapkan harapannya agar program-program politik pemerintah baru ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajukan mediator (tim kuartet).
Pihak Uni Eropa menilai ada bukti-bukti penyemangat. Berdasarkan informasi yang ada pada Uni Eropa, para menteri dalam negeri, luar negari dan keuangan dalam pemerintahan baru nati tidak berasal dari anggota gerakan Hamas.
Sebelum melanjutkan hubungan politik dan pembebasan bantuan dana dan ekonomi kepada Palestina, tim kuartet (PBB, Amerika, Rusia dan Uni Eropa) meminta Hamas mengakui hak eksistensi Zionis Israel dan kesepakatan-kesepakatan internasional sebelumnya serta menghentikan “kekerasan” (perlawanan).
Dari Gaza, Jurubicara Pemerintah Palestina Ghzai Hamad menyatakan menyambut baik pernyataan Uni Eropa tersebut. Dia mengatakan hal itu akan memberikan andil dalam menjaga stabilitas kawasan.
Ghazi mengungkapkan, Palestina berharap semua itu akan membuka negosiasi baru antara pemerintah (Palestina) dengan Uni Eropa. Dirinya berharap agar tidak terjadi kemunduran di bawah tekanan pemerintah Amerika.
Sementara itu PM Palestina Ismail Haniyah menegaskan bahwa Piagam Rekonsiliasi Nasional yang telah disepakatan oleh faksi-faksi Palestina harus tetap menjadi referensi politik bagi pemerintahan persatuan nasional Palestina.
Dia menegaskan, siapapun yang masuk dalam pemerintahan persatuan nasional Palestina, dari gerakan dan arus politik manapun, maka dia baruslah sosok yang bersih dan tidak tertuduh dalam sekandal kerusakan. (seto)
Seperti dilansir kantor berita aljazeera, menyusul pertemuan Uni Eropa di Brusel, kemarin, para peserta pertemuan mengeluarkan penyataan yang menyambut baik pernyataan Presiden Abbas menyetujui pembentukan pemerintahan pesatuan. Mereka mengungkapkan harapannya agar program-program politik pemerintah baru ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajukan mediator (tim kuartet).
Pihak Uni Eropa menilai ada bukti-bukti penyemangat. Berdasarkan informasi yang ada pada Uni Eropa, para menteri dalam negeri, luar negari dan keuangan dalam pemerintahan baru nati tidak berasal dari anggota gerakan Hamas.
Sebelum melanjutkan hubungan politik dan pembebasan bantuan dana dan ekonomi kepada Palestina, tim kuartet (PBB, Amerika, Rusia dan Uni Eropa) meminta Hamas mengakui hak eksistensi Zionis Israel dan kesepakatan-kesepakatan internasional sebelumnya serta menghentikan “kekerasan” (perlawanan).
Dari Gaza, Jurubicara Pemerintah Palestina Ghzai Hamad menyatakan menyambut baik pernyataan Uni Eropa tersebut. Dia mengatakan hal itu akan memberikan andil dalam menjaga stabilitas kawasan.
Ghazi mengungkapkan, Palestina berharap semua itu akan membuka negosiasi baru antara pemerintah (Palestina) dengan Uni Eropa. Dirinya berharap agar tidak terjadi kemunduran di bawah tekanan pemerintah Amerika.
Sementara itu PM Palestina Ismail Haniyah menegaskan bahwa Piagam Rekonsiliasi Nasional yang telah disepakatan oleh faksi-faksi Palestina harus tetap menjadi referensi politik bagi pemerintahan persatuan nasional Palestina.
Dia menegaskan, siapapun yang masuk dalam pemerintahan persatuan nasional Palestina, dari gerakan dan arus politik manapun, maka dia baruslah sosok yang bersih dan tidak tertuduh dalam sekandal kerusakan. (seto)
posted by Herry at 4:43 AM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home